Indonesia: ASEAN MPs congratulate Nahdlatul Ulama’s first women leaders, hope to strengthen FoRB efforts

Please see a Bahasa Indonesian translation of this dispatch below

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) welcomes  the election of women in the composition of the chairmanship at Nahdlatul Ulama (NU), congratulating them for this important milestone. Nahdlatul Ulama, one of Indonesia’s most prominent Islamic organizations, has been a supporter of freedom of religion or belief and religious tolerance for more than one hundred years.

“The election of women into the chairmanship composition of Nahdlatul Ulama’s Executive Board is an important acknowledgement of the immense achievements of NU women on freedom of religion or belief thus far. I am optimistic that the inclusion of women voices into the leadership of NU will open the door to even greater contributions by women in the future,” said Eva Sundari, an APHR Board Member and former Indonesian MP.

APHR members look forward to NU women’s continued efforts to support gender-aware approaches to FoRB, within an NU that continues to play a significant role in promoting democratic principles in Indonesia.

Bahasa Indonesian Translation

Anggota parlemen ASEAN mengapresiasi terpilihnya ketua perempuan NU, berharap dapat memperkuat upaya KBB

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyambut baik terpilihnya perempuan dalam jajaran ketua di Nahdlatul Ulama (NU) dan mengucapkan selamat atas terukirnya sejarah baru ini. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia yang mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dan toleransi beragama selama lebih dari seratus tahun.

“Terpilihnya perempuan dalam susunan ketua di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merupakan sebuah pengakuan penting atas kerja-kerja perempuan NU dalam upaya penguatan kebebasan beragama atau berkeyakinan selama ini. Saya optimis, masuknya perempuan ke dalam kepemimpinan NU akan membuka pintu yang lebih lebar untuk mereka berkontribusi lebih besar di masa depan,” papar Eva Sundari, Board APHR dan mantan anggota parlemen Indonesia.

Anggota APHR menantikan upaya berkelanjutan perempuan NU untuk mendukung pendekatan sensitif gender untuk KBB dari dalam NU, yang terus berperan penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.